Bagaimana Pemberantasan Korupasi di Indonesia? Masih melanjutkan materi Korupsi di indonesia, ini adalah lanjutan dari tulisan Korupsi di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Perekonomian
Adanya sistem hukum yang kuat dan independent akan memberikan peluang munculnya organisasi relawan swasta (private voluntary organizations) dan lembaga pengawasan umum atau masyarakat (office of controller-general).
Lembaga-lembaga ini akan memperkuat kelembagaan pemerintah walaupun dengan intervensi yang minimal dalam mendukung jalannya pembangunan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan ekonomi tidak bisa berjalan sendirian, melainkan juga secara simultan dibarengi dengan perkembangan bidang-bidang lainnya seperti bidang politik dan hukum.
Beberapa faktor yang mendorong dan memberi peluang terjadinya ppraktik korupsi dalam birokrasi antara lain : kekuasaan mutlak birokrasi untuk mengalokasikan sumber daya atau pekerjaan pada pelaku ekonomi lainnya, kekuasaan untuk melakukan perijinan, rendahnya gaji pegawai negeri, lemahnya pengawasan dan aturan hukum yang ada, lemahnya penegakan hukum dan sebagainya. Oleh karena itu agenda reformasi dalam menghapus korupsi tidak cukup hanya mengejar atau mengusut pelaku-pelaku korupsi tapi juga membenahi faktor-faktor penyebab dan faktor yang memberi peluang terjadinya korupsi.
Pada periode jangka menengah ke panjang adalah mungkin untuk menurunkan korupsi dari tingkat korupsi yang tinggi ke tingkat yang rendah, melalui pemberian jaminan adanya hak atas kebutuhan dasar ekonomi dan kebebasan sipil, peningkatan kompetisi politik dan ekonomi dan mendorong pertumbuhan masyarakat sipil yang kuat. Perombakan institusi dan perubahan aturan yang selama ini mengekang dan menghambat proses reformasi saatnya untuk dikerjakan. Pembentukan Komite pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi awal yang baik bagi upaya pemberantasan korupsi asal dilakukan secara serius dan konsisten.
Adanya sistem hukum yang kuat dan independent akan memberikan peluang munculnya organisasi relawan swasta (private voluntary organizations) dan lembaga pengawasan umum atau masyarakat (office of controller-general).
Lembaga-lembaga ini akan memperkuat kelembagaan pemerintah walaupun dengan intervensi yang minimal dalam mendukung jalannya pembangunan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan ekonomi tidak bisa berjalan sendirian, melainkan juga secara simultan dibarengi dengan perkembangan bidang-bidang lainnya seperti bidang politik dan hukum.
Beberapa faktor yang mendorong dan memberi peluang terjadinya ppraktik korupsi dalam birokrasi antara lain : kekuasaan mutlak birokrasi untuk mengalokasikan sumber daya atau pekerjaan pada pelaku ekonomi lainnya, kekuasaan untuk melakukan perijinan, rendahnya gaji pegawai negeri, lemahnya pengawasan dan aturan hukum yang ada, lemahnya penegakan hukum dan sebagainya. Oleh karena itu agenda reformasi dalam menghapus korupsi tidak cukup hanya mengejar atau mengusut pelaku-pelaku korupsi tapi juga membenahi faktor-faktor penyebab dan faktor yang memberi peluang terjadinya korupsi.
Pada periode jangka menengah ke panjang adalah mungkin untuk menurunkan korupsi dari tingkat korupsi yang tinggi ke tingkat yang rendah, melalui pemberian jaminan adanya hak atas kebutuhan dasar ekonomi dan kebebasan sipil, peningkatan kompetisi politik dan ekonomi dan mendorong pertumbuhan masyarakat sipil yang kuat. Perombakan institusi dan perubahan aturan yang selama ini mengekang dan menghambat proses reformasi saatnya untuk dikerjakan. Pembentukan Komite pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi awal yang baik bagi upaya pemberantasan korupsi asal dilakukan secara serius dan konsisten.
No comments:
Post a Comment