PERTANIAN INDONESIA

• Perkembangan Pertanian Indonesia

Secara garis besar fase-fase penting perkembangan kondisi, sistem dan struktur pertanian Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Struktur pertanian Indonesia tidak lepas dari bentukan proses kolonialisme bangsa asing yang berlangsung sangat lama.
2. Sistem kapitalis-liberal yang berlaku sesudahnya pun hanya menjadikan Indonesia sebagai ondernaming besar sekaligus sumber buruh murah bagi perusahaan-perusahaan swasta Belanda.
3. Reformasi agraria melalui UU Pokok Agraria 1960 yang mengatur redistribusi tanah dan UU Perjanjian Bagi Hasil (1964) yang mengubah pola bagi hasil untuk mengoreksi struktur pertanian kolonial justru makin kehilangan vitalitasnya, terlebih di era Orde Baru yang berorientasi mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi (dan menganut developmentalisme)
4. Revolusi hijau yang mengimbas ke Indonesia ditandai dengan penggunaan bibit-bibit baru dan teknologi (biologis dan kimiawi) pemberantasan hama dari luar negeri Indonesia memang mampu melakukan swasembada beras tahun 1984. Namun revolusi hijau ternyata lebih menguntungkan petani bertanah luas. Produksi naik tapi pendapatan turun akibat mahalnya input pertanian, misalnya pupuk. Term of trade petani pun turun dan distribusi pendapatan makin timpang.
5. Liberalisasi pertanian yang disyaratkan IMF dan WTO kini ditandai oleh bebas masuknya produk-produk pertanian (pangan) seperti beras, gula, daging, ayam, jagung dan buah-buahan yang memukul petani dalam negeri.

• Permasalahan Struktural Pertanian Indonesia

Masalah struktural pertanian  Indonesia adalah bagaimana mentransformasikan puluhan juta kaum tani miskin marjinal ke dalam dunia pertanian yang lebih modern dan yang memungkinkan mereka hidup layak (Setiawan, 2003).

Berbagai persoalan mendasar ekonomi pertanian di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jarak waktu yang lebar antara pengeluaran dan penerimaan pendapatan dalam pertanian
2. Pembiayaan Pertanian
3. Tekanan Penduduk
4. Pertanian Subsistem

• Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Pertanian
  
  1. Kebijakan Harga : kebijakan pangan murah
  2. Kebijakan Pemasaran
  3. Kebijakan Struktural

• Pertanian Indonesia di Era Liberalisasi

Liberalisasi sektor pertanian diawali dengan masuknya Indonesia ke dalam Perjanjian Pertanian (Agriculture on Agreement/AoA) di tahun 1995 dan diterimanya Letter of Intent (LoI) IMF tahun 1997. Liberalisasi pertanian secara sederhana diwujudkan dengan menyerahkan sistem pertanian (dan nasib petani) kepada mekanisme pasar (bebas), yang kemudian berlaku liberalisme pertarungan bebas (free fight liberalism).

Liberalisasi pertanian telah merugikan pertanian Indonesia. Misalnya liberalisasi pemberasan yang dilakukan IMF telah berdampak buruk pada kebijakan pembarasan.

Liberalisasi pertanian merupakan ekses penerapan pasar (perdagangan) bebas. Secara teoritis pasar bebas pertanian hanya akan menguntungkan (menyejahterakan) kedua belah pihak apabila dua asumsi utamanya terpenuhi, yaitu tingkat kemajuan ekonomi dan teknologi antar kedua negara seimbang, dan modal tidak dapat bergerak lintas negara.

• Pembangunan Pertanian Yang Menyejahterakan Petani

Secara spesifik Mubyarto menguraikan beberapa kebijakan komoditi pertanian yang berorientasi pada kesejahteraan petani sebagai berikut :

1. Indonesia patut kembali mewujudkan swasembada beras. Indonesia harus terus-menerus memberikan perangsang pada petani produsen beras dalam negeri agar terus bergairah meningkatkan produksi, jika perlu melalui berbagai subsidi sarana produksi termasuk subsidi kredit usaha tani
2. Kebijakan peningkatan produksi komoditi pertanian palawija yang selama ini relatif terlantar sangat dianjurkan sehingga Indonesia tidak ‘terpaksa’ lagi mengimpor komoditi pertanian tersebut.
3. Indonesia memerlukan pembaruan kebijakan usaha tani tebu dan industri gula yang bersifat menyeluruh dan ‘nasionalistik’ yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan harga dasar padi/beras.

Pemerintah harus merevitalisasi kebijakan harga dasar padi sekaligus dalam kaitannya dengan harga gula, jagung, kedelai dan harga tertinggi bagi sarana produksi pupuk dan obat-obatan (pestisida dan insektisida)



Untuk versi doc sekaligus inisiasi Industrialisasi Indonesia, klik Pertanian_Indonesia