KEMISKINAN DI INDONESIA

Bagaiman kondisi, sebab-sebab dan paradigma tentang pemberantasan kemiskinan di Indoneaia? 

• Kondisi Kemiskinan

Persoalan  kemiskinan masih menjadi masalah yang belum selesai sampai tuntas. Perbedaan kemiskinan pada masa lalu dan masa sekrang adalah situasinya dulu hampir semua penduduk Indonesia miskin atau dikenal sebagai share poverty, sedangkan sekarang kemiskinan terjadi di jaman modern dan ditengah-tengah sebagian masyarakat yang berlimpah (affluent society).
Ada beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kemiskinan, yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur batas atau garis kemiskinan (poverty line) di tanah air dengan pendekatan konsumsi. Garis kemiskinan tersebut dilihat dari kemampuan membeli bahan makanan ekuivalen dengan 2100 kalori per kapita per hari, dan biaya untuk membeli kebutuhan minimal akan barang/jasa pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi dan pendidikan. Indikator kemiskinan lain diungkapkan oleh Profesor Sayoga. Garis kemiskinan untuk pedesaan ditetapkan setara dengan 240 kg beras per  kapita per tahun.Sedangkan untuk daerah perkotaan setara dengan 360 kg beras per kapita per tahun.

Secara sistematis SMERU (2001) mengartikan kemiskinan dengan melihat berbagai dimensi,yaitu :

1. ketidak mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan)
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam
6. Tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
8. Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil)

Secara umum perkembangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan hingga tahun 1996 dan meningkat kembali tahun 1997 hingga 2000, baik ditinjau  dari jumlah penduduk miskin ataupun relatif terhadap jumlah penduduk Indonesia. Kondisi yang berbeda adalah tahun 2000 hingga 2003 dimana jumlah penduduk miskin secara absolut meningkat namun secara relatif mengalami penurunan.

• Sebab-Sebab Struktural Kemiskinan Indonesia

Kemiskinan di Indonesia bukan hanya karena masalah ketidakmampuan mengelola sumber daya alam secara optimal tetapi juga karena kebijakan ekonomi yang tidak berkomitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa serta merta menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya menjamin kemampuan  mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Hal ini karena pertama, hal yang dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat langsung melibatkan kegiatan ekonomi rakyat yang pelakunya pada umumnya rakyat miskin, kedua pengangguran dan kemiskinan adalah dua hal yang berbeda di Indonesia. Orang yang menganggur belum tentu miskin.

Secara umum kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dapat dilihat dampak positifnya melalui adanya penurunan tingkat kemiskinan nasional. Pola kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan masih mengandung beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi secara mendasar, antara lain : (1) masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro daripada pemerataan (2) sentralisasi kebijakan daripada desentralisasi kebijakan (3) lebih bersifat karikatif daripada transformatif (4) memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada sebagai subyek (5) cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada ‘charity’ daripada ‘productivity’  (6) asumsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering dipandang sama daripada pluralistis.

• Paradikma Baru Pemberantasan Kemiskinan

Proses pembangunan yang sebelumnya bersifat sentralistik (top down) tidak akan memberdayakan penduduk miskin tetapi justru menghambat kreatifitas mereka sehingga menumbuhkan sikap ketergantungan terhadap pemerintah. Peran lembaga lokal (local wisdon) merupakan potensi besar untuk membantu percepatan penanggulangan kemiskinan.

Program pemberantasan kemiskinan di Indonesia dapat secara efektif dijalankan melalui berbagai langkah berikut :

1. Penerbitan undang-undang pemberantasan kemiskinan sehingga program pengurangan kemiskinan lebih diprioritaskan oleh pemerintah dan masyarakat
2. Program pemberantsan kemiskinan harus bersifat multi-sektoral
3. Perencanaan dan pelaksanaan dilakukan bersama antara masyarakat dan pemerintah sehingga program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi aktual masyarakat dapat lebih tergali
4. Masyarakat dijadikan subyek bukan sekedar obyek program
5. Pertanggung jawaban program tidak saja pada pemerintah tetapi juga pada masyarakat
6. Program yang berkesinambungan
7. Ukuran keberhasilan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat ke luar dari belenggu kemiskinan