Pembangunan Manusia Indonesia

Ini adalah inisiasi 7 dari MK Perekonomian Indonesia. Inisiasi ini ada beberapa pembahasan, yaitu Pembangunan Manusia Indonesia, Globalisasi Ekonomi Indonesia dan Krisis Ilmu Ekonomi.

Pembangunan Manusia Indonesia

Indikator kenaikan pendapatan perkapita yang pada waktu lalu menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan telah digugat bukan saja oleh kalangan non-ekonom, tapi juga oleh para ekonom sendiri yang melihat ketidak akuratan indikator tersebut dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu masyarakat, yang kemudian memunculkan beberapa alternatif dan pelengkap atas indikator pendapatan per kapita tersebut.

Di antara indikator yang belakangan ini banyak digunakan adalah berkaitan dengan unsur pembangunan manusia. Cynthia Taft Morris memunculkan indeks yang dikenal dengan The Physical Quality of Live Index (PQLI), sedangkan United Nation Developmen Program (UNDP) secara komprehensif mengajukan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Dalam publikasi UNDP, pembangunan manusia didefinisikan sebagai ‘a process of enlarging people’s choices, atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai dan standar hidup yang layak.

Secara spesifik UNDP menetapkan 4 elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (productivity), pemerataan (equity), keberlanjutan (sustainability) dan pemberdayaan (empowerment). Indonesia juga banyak memanfaatkan IPM ini untuk melihat kemajuan nasional maupun daerah.

Bagi Indonesia, perhatian pada variabel Indeks Pembangunan Manusia ini sangat penting karena : (1) Pembangunan pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia itu sendiri, sehingga aspek ini perlu mendapatkan prioritas anggaran (2) Pembangunan manusia Indonesia saat ini masih sangat tertinggal dibanding banyak negara lain di dunia. Laporan pembangunan manusia dari UNDP menyimpulkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 1999 berada pada peringkat 105 dari 174 negara yang disurvei dan merosot pada peringkat 110 dari 173 negara pada tahun 2002, sedangkan di tingkat ASEAN-6, Indonesia menempati peringkat terendah. (3) Pengeluaran pemerintah yang dapat berpengaruh pada kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu untuk pendidikan dan kesehatan porsinya sangat kecil (4) Umumnya kajian mengenai desentralisasi fiskal mengabaikan dampaknya pada pembangunan manusia.

Anggaran pendidikan yang rendah tentu saja mempengaruhi kualitas pendidikan. Pendidikan yang rendah tersebut akan berdampak pada kemampuan dan kreatifitas peserta didik. Akibatnya penduduk yang telah mendapatkan pendidikan menengah dan tinggi sekalipun tidak dapat siap bekerja di berbagai sektor pekerjaan. Persoalan lain menyangkut pembangunan manusia adalah masalah kesehatan. Sektor kesehatan juga hanya mendapat porsi yang minim dalam anggaran pembangunan pusat dan daerah. Berdasarkan HDI tahun 1999, kondisi kesehatan masyarakat Indonesia sangat buruk.